plutkumkmgianyar.com – Menteri Komunikasi dan Informatika, Budi Arie Setiadi, telah menegaskan bahwa platform media sosial baru, Elaelo, yang sedang menjadi topik hangat di kalangan netizen, bukan merupakan proyek dari pemerintah. Hal ini muncul di tengah spekulasi bahwa Elaelo akan menjadi alternatif untuk X, yang sebelumnya dikenal sebagai Twitter, terutama mengingat platform ini sedang menghadapi risiko pemblokiran oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika karena memperbolehkan konten pornografi, yang merupakan konten terlarang di Indonesia.
Elaelo, yang mengadopsi domain .id, telah menarik perhatian, termasuk dari Pengelola Nama Domain Internet Indonesia (Pandi), yang bertugas sebagai registri untuk nama domain tingkat atas di Indonesia. John Sihar Simanjuntak, Ketua Pandi, mengkonfirmasi bahwa setelah pemeriksaan, domain elaelo.id tidak terdaftar atas nama Kementerian Kominfo. “Registrasi domain ini dilakukan melalui registrar Qwords dan bukan di bawah Kominfo,” ungkap John, yang menambahkan bahwa identitas pendaftar tidak dapat diungkapkan.
Situs Elaelo sendiri, saat diakses, menampilkan halaman yang masih dalam tahap pembangunan dengan logo Garuda Pancasila dan pesan yang menyatakan bahwa Elaelo sedang dikembangkan oleh Kominfo, lengkap dengan hitungan mundur dan janji akan adanya fitur besar yang akan diluncurkan. Pesan di situs tersebut juga mencantumkan, “Ela Elo Is Coming, Big Features Will Be Ready,” dengan tagline tambahan “Iron Dome #Hmei.”
Namun, kehadiran Elaelo juga mendapat kritik dari beberapa pakar, termasuk Alfons Tanujaya, pakar keamanan siber dari Vaksin.com, yang menyatakan bahwa Elaelo telah melakukan beberapa tindakan yang dianggap tidak etis dan mungkin melanggar hukum. “Elaelo awalnya menarik perhatian dengan menawarkan 1.000 centang biru kepada pengguna yang mendaftar pertama kali, namun tindakan selanjutnya cenderung melanggar norma-norma etis dan hukum,” jelas Alfons.
Kesimpulannya, meskipun Elaelo telah menimbulkan banyak perbincangan dan spekulasi, pihak berwenang telah menegaskan bahwa platform ini bukanlah inisiatif dari pemerintah, dan masih ada isu-isu yang perlu ditangani terkait dengan tindakan platform tersebut.
