plutkumkmgianyar.com – Seorang anggota DPR RI, H. Syaiful Bahri, mengeluarkan pernyataan tegas yang menuntut agar dalang di balik pembangunan pagar laut di Tangerang mengganti biaya pembongkaran. Pernyataan ini muncul setelah adanya kontroversi dan protes dari masyarakat terkait pembangunan pagar laut yang dianggap ilegal dan merugikan.
Pembangunan pagar laut di Tangerang telah menjadi sorotan publik karena dianggap tidak memiliki izin resmi dan berpotensi merusak ekosistem laut serta mengganggu aktivitas nelayan setempat. Pagar laut ini dibangun oleh sekelompok investor yang mengklaim bahwa pembangunan tersebut bertujuan untuk melindungi pantai dari abrasi dan erosi.
Masyarakat setempat, terutama para nelayan, telah menyampaikan protes keras terhadap pembangunan pagar laut ini. Mereka merasa keberatan karena pagar laut tersebut menghalangi akses mereka ke laut dan mengganggu mata pencaharian mereka. Selain itu, ada kekhawatiran bahwa pembangunan ini dapat merusak ekosistem laut dan mengancam keberlanjutan sumber daya alam di wilayah tersebut.
H. Syaiful Bahri, anggota DPR RI yang mewakili daerah Tangerang, mengungkapkan keprihatinannya atas situasi ini. Dalam sebuah konferensi pers, ia menyatakan bahwa pembangunan pagar laut tersebut jelas melanggar aturan dan harus segera dihentikan. Lebih lanjut, ia menuntut agar dalang di balik pembangunan ini bertanggung jawab atas biaya pembongkaran pagar laut tersebut.
H. Syaiful Bahri menegaskan bahwa pihak yang bertanggung jawab atas pembangunan pagar laut harus mengganti biaya pembongkaran yang diperkirakan mencapai miliaran rupiah. Ia berargumen bahwa pembangunan ilegal ini telah menyebabkan kerugian finansial dan sosial bagi masyarakat setempat, serta merusak lingkungan.
Selain menuntut ganti rugi, H. Syaiful Bahri juga mendorong pihak berwajib untuk segera mengambil tindakan hukum terhadap dalang pembangunan pagar laut. Ia menekankan pentingnya penegakan hukum untuk mencegah terulangnya praktik serupa di masa depan.
Pernyataan H. Syaiful Bahri mendapat dukungan luas dari masyarakat Tangerang. Banyak yang mengapresiasi sikap tegasnya dalam memperjuangkan hak-hak masyarakat dan melindungi lingkungan. Beberapa organisasi lingkungan dan nelayan juga menyatakan dukungan mereka terhadap tuntutan ganti rugi dan penegakan hukum.
Pihak berwajib, termasuk kepolisian dan instansi terkait, telah memulai penyelidikan untuk mengungkap dalang di balik pembangunan pagar laut ini. Mereka juga melakukan kajian mendalam tentang dampak lingkungan dan sosial dari pembangunan tersebut. Hasil kajian ini diharapkan dapat menjadi dasar untuk tindakan lebih lanjut.
Pernyataan tegas dari H. Syaiful Bahri, anggota DPR RI, menuntut dalang pembangunan pagar laut di Tangerang mengganti biaya pembongkaran, menunjukkan komitmen dalam memperjuangkan hak-hak masyarakat dan melindungi lingkungan. Dengan dukungan dari masyarakat dan langkah hukum yang diambil, diharapkan pembangunan ilegal ini dapat segera dihentikan dan dalangnya diadili sesuai hukum yang berlaku. Semoga upaya ini dapat memberikan keadilan bagi masyarakat Tangerang dan mencegah terulangnya praktik serupa di masa depan.
