plutkumkmgianyar.com – Pemerintah kembali memantik perdebatan soal LPG 3 kg. Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa membeberkan “harga asli” elpiji melon dalam rapat dengan DPR. Ia menyebut harga keekonomian per tabung mencapai Rp42.750, sementara negara menanggung sekitar Rp30.000 agar masyarakat cukup membayar belasan ribu rupiah. Pernyataan itu langsung menyebar luas dan memicu respons publik.
Purbaya menekankan transparansi subsidi. Ia memaparkan logika fiskal: tanpa subsidi, harga di hilir akan melonjak; dengan subsidi, pemerintah menutup selisih agar rumah tangga rentan tetap mengakses energi. Pesannya tegas: subsidi besar perlu tepat sasaran dan tidak bocor di distribusi. Uraian itu menjadi konteks baru dalam polemik tabung melon yang kerap langka di beberapa daerah.
Menteri ESDM Bahlil Lahadalia menanggapi dengan nada santai. Ia menyebut ada kemungkinan terjadi salah baca data terkait perhitungan harga sehingga publik tak perlu panik. Bahlil juga menekankan stok elpiji aman dan meminta warga menggunakan LPG 3 kg sesuai peruntukan agar distribusi lebih tertib. Respons ini meredam ketegangan sekaligus mengalihkan fokus ke akurasi data dan kualitas penyaluran di lapangan.
Di sisi kebijakan, Bahlil menyiratkan langkah pengawasan tambahan pada distribusi LPG 3 kg. Opsi pembentukan badan ad hoc ikut mengemuka untuk menutup celah penyelewengan dan memastikan subsidi langsung menyentuh target. Pendekatan itu melengkapi penertiban sebelumnya yang membatasi jalur penjualan ke pangkalan resmi.
Pada akhirnya, dua kementerian mengambil posisi jelas: Purbaya mendorong transparansi angka dan efektivitas subsidi, sementara Bahlil menjaga ritme operasional energi dan ketenangan pasar. Publik berhak mendapatkan data yang presisi sekaligus layanan Slot Terbaru distribusi yang rapi. Jika keduanya terkonsolidasi—data akurat, penyaluran tertib, sasaran tepat—maka polemik “gas melon” bisa mereda, dan manfaat subsidi benar-benar terasa di dapur rakyat.
