PLUTKUMKMGIANYAR – Etnis Rohingya merupakan salah satu komunitas minoritas yang paling banyak mendapat perhatian di dunia karena krisis kemanusiaan yang melanda mereka. Mereka adalah kelompok etnis Muslim yang mayoritas tinggal di negara bagian Rakhine, Myanmar. Meski telah berada di wilayah tersebut selama berabad-abad, Rohingya sering kali digambarkan sebagai “komunitas yang paling teraniaya di dunia” karena berbagai tantangan kompleks, termasuk penyangkalan kewarganegaraan, diskriminasi sistematis, dan kekerasan yang mereka alami.
Rohingya telah hadir di wilayah yang kini dikenal sebagai Myanmar selama banyak generasi. Namun, pemerintah Myanmar, yang sebagian besar terdiri dari etnis Bamar Buddha, tidak mengakui Rohingya sebagai salah satu dari 135 kelompok etnis resmi negara tersebut. Ketiadaan status kewarganegaraan inilah yang menjadi akar dari banyak masalah yang dihadapi Rohingya, termasuk akses terbatas ke pendidikan, layanan kesehatan, dan peluang kerja.
Konflik antara Rohingya dan pemerintah Myanmar mencapai titik kritis pada tahun 2017, ketika serangan militer yang brutal di Rakhine mengakibatkan ribuan orang Rohingya tewas dan lebih dari 700.000 lainnya melarikan diri ke Bangladesh. Kamp-kamp pengungsi di Cox’s Bazar, Bangladesh, menjadi salah satu kamp terbesar dan paling padat di dunia, menampung para pengungsi yang hidup dalam kondisi yang sangat sulit.
Diskriminasi terhadap Rohingya bukanlah fenomena baru. Mereka telah mengalami pelanggaran hak asasi manusia yang meluas selama beberapa dekade, termasuk pembatasan pergerakan, pernikahan, dan hak reproduksi. Pembersihan etnis, kekerasan seksual, pembunuhan, dan penghancuran desa-desa Rohingya oleh pasukan keamanan Myanmar telah dilaporkan oleh berbagai organisasi hak asasi manusia.
Salah satu isu mendasar yang dihadapi Rohingya adalah ketiadaan status kewarganegaraan. Undang-Undang Kewarganegaraan Myanmar tahun 1982 secara efektif mengecualikan Rohingya dari kewarganegaraan, yang menempatkan mereka pada status tanpa negara atau stateless. Akibatnya, mereka tidak memiliki dokumen perjalanan yang sah, dan banyak yang dilahirkan dan dibesarkan tanpa identitas resmi.
Krisis Rohingya telah menarik perhatian dan kecaman internasional. Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), organisasi kemanusiaan, dan aktivis hak asasi manusia telah lama mendesak tindakan untuk mengatasi pelanggaran yang terjadi terhadap komunitas ini. Meskipun ada tekanan internasional, solusi jangka panjang untuk masalah Rohingya tetap sulit dicapai.
Para pengungsi Rohingya yang tinggal di Bangladesh dan negara-negara lain sering kali menghadapi tantangan baru. Integrasi ke dalam masyarakat lokal terhambat oleh hambatan bahasa, perbedaan budaya, dan terkadang, sentimen anti-pengungsi. Mereka berjuang untuk mengakses layanan dasar dan mencari pekerjaan, yang menambah kerentanan mereka terhadap eksploitasi dan kemiskinan.
Masalah yang dihadapi etnis Rohingya di Asia adalah cerminan dari masalah yang lebih luas yang berkaitan dengan hak asasi manusia, kewarganegaraan, dan bagaimana komunitas internasional merespons krisis kemanusiaan. Mengatasi tantangan yang dihadapi oleh Rohingya membutuhkan pendekatan yang komprehensif dan berkelanjutan, termasuk solusi politik di Myanmar, dukungan kemanusiaan yang berkelanjutan, dan kerja sama internasional yang lebih kuat. Dengan menciptakan kesadaran global dan mendorong tindakan diplomatik, ada harapan bahwa suatu hari nanti Rohingya dapat hidup dengan keamanan, martabat, dan kesempatan yang sama dengan warga negara lainnya di dunia.
