PLUTKUMKMGIANYAR – Indonesia dan Palestina memiliki sejarah hubungan yang panjang dan erat, terutama dalam konteks diplomasi dan dukungan politis. Namun, mengenai pengiriman pasukan tentara, Indonesia terikat oleh berbagai faktor hukum internasional, politik, dan militer. Dari sini kita akan mengupas kenapa Indonesia, sebagai negara yang secara terbuka mendukung kemerdekaan Palestina, tidak bisa mengirim tentara ke Palestina untuk mendukung secara langsung.

1. Hukum Internasional dan Piagam PBB

Indonesia adalah anggota PBB yang taat, dan sebagai anggota, Indonesia harus mematuhi hukum internasional dan prinsip-prinsip yang terkandung dalam Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa. Piagam PBB secara eksplisit melarang penggunaan kekuatan atau ancaman penggunaan kekuatan terhadap integritas teritorial atau kemerdekaan politik suatu negara. Pengiriman tentara oleh suatu negara ke negara lain tanpa persetujuan PBB atau tanpa diundang oleh negara tersebut dapat dianggap sebagai pelanggaran atas kedaulatan dan dianggap ilegal menurut hukum internasional.

2. Absensi Mandat PBB

Untuk intervensi militer di negara lain, biasanya dibutuhkan mandat dari Dewan Keamanan PBB. Dalam kasus Palestina, belum ada mandat yang diberikan kepada negara-negara anggota untuk mengirim pasukan militer. Tanpa mandat semacam itu, tindakan militer dari negara manapun, termasuk Indonesia, akan dianggap melanggar hukum internasional.

3. Kebijakan Luar Negeri Indonesia

Indonesia selalu menjunjung tinggi prinsip non-intervensi dalam kebijakan luar negerinya dan berfokus pada penyelesaian konflik melalui dialog dan diplomasi. Pengiriman tentara bisa diinterpretasikan sebagai intervensi langsung dalam urusan internal negara lain dan dapat merusak reputasi Indonesia sebagai negara yang mendukung perdamaian dan stabilitas regional.

4. Hubungan Bilateral dengan Negara Lain

Sebagai negara yang memiliki hubungan diplomatik luas, tindakan mengirim pasukan tentara ke Palestina dapat mempengaruhi hubungan bilateral Indonesia dengan negara-negara lain, termasuk Israel dan sekutu-sekutunya. Ini dapat memiliki implikasi ekonomi, politik, dan keamanan bagi Indonesia dan mempengaruhi posisinya dalam komunitas internasional.

5. Logistik dan Pertimbangan Militer

Pengiriman pasukan tentara ke luar negeri adalah operasi yang kompleks dan memerlukan persiapan logistik yang signifikan. Indonesia, dengan anggaran pertahanan dan kapabilitas militer yang terbatas, mungkin akan menghadapi tantangan besar dalam mendukung operasi militer jauh dari wilayahnya sendiri, terutama di kawasan yang memiliki konflik berkepanjangan seperti Palestina.

6. Resiko dan Konsekuensi

Pengiriman tentara juga memiliki risiko tinggi, tidak hanya bagi pasukan yang dikirimkan tetapi juga bagi keselamatan warga negara Indonesia di seluruh dunia. Terdapat kemungkinan aksi balasan yang dapat membahayakan warga negara Indonesia dan kepentingan Indonesia di luar negeri.

7. Komitmen terhadap Solusi Damai

Indonesia secara konsisten mendukung solusi damai untuk konflik Palestina-Israel, termasuk solusi dua negara yang diakui secara internasional. Pengiriman tentara mungkin akan dilihat sebagai tindakan yang bertentangan dengan komitmen tersebut dan dapat mengurangi kemampuan Indonesia untuk bertindak sebagai mediator atau negosiator dalam konflik tersebut.

Indonesia memiliki sejarah panjang dalam mendukung Palestina di forum internasional dan telah menawarkan dukungan politis dan bantuan kemanusiaan. Namun, pengiriman tentara ke Palestina tidak mungkin dilakukan karena berbagai alasan yang telah dijelaskan di atas. Sebagai anggota PBB yang menghormati kedaulatan negara dan hukum internasional, Indonesia lebih memilih untuk mendukung Palestina melalui jalur diplomasi dan bantuan kemanusiaan daripada intervensi militer, yang sesuai dengan prinsip-prinsip dan norma internasional serta kebijakan luar negeri Indonesia sendiri.