PLUTKUMKMGIANYAR – Diketahui bahwa Pemilihan Presiden Dan Wakil Presiden (Pilpres) merupakan pemilihan kepala negara yang bergelar resmi sebagai Presiden. Hal tersebut merupakan perwujudan demokrasi dalam sistem presidensil, namun sistem presidensil di Indonesia dalam praktek ketatanegaraan banyak dilemahkan oleh konstitusi dalam kekuasaan kepala Negara dan Undang-Undang terutama dalam ketentuan jabatan publik.
Dalam menjalankan fungsi Dewan Perwakilan Rakyat di bidang pembentukan Undang-Undang, pengawasan dan anggaran memperlambat laju pemerintahan. Oleh sebab itu, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono membentuk koalisi untuk membendung laju anggota Dewan Perwakilan Rakyat memerangi pemerintahan, namun tidak berhasil.
Dalam pemilu biasanya selalu ada yang dinamakan diskusi politik, dimana para peserta calon presiden saling menguraikan pendapat, mempertahankan argumentasi terhadap keraguan pendapat, dan saling menerima pendapat lainnya.
Saat ini, diskusi politik tentang Pemilu 2024 tumpah ruah di berbagai ruang, baik formal atau informal, publik maupun privat. Dimensi percakapan politik pun terjadi secara luas mulai dari penyelenggara negara, pada elite dan partai politik, pebisnis, cendikiawan, akademisi, hingga warga awam.
Diskusi politik ini semakin hangat setelah Komisi Pemilihan Umum (KPU) menetapkan jadwal debat capres-cawapres Pilpres 2024. Debat tersebut juga diketahui akan dilaksanakan sebanyak lima kali dalam periode waktu Desember 2023 hingga Februari 2024. Debat itu sendiri merupakan bagian dari kampanye yang sudah berlangsung semenjak 28 November 2023 hingga 10 Februari 2024, sebagaimana telah diatur dalam peraturan KPU Nomor 15 Tahun 2023.
Asumsi demokrasi yang didasarkan pada adanya kemungkinan-kemungkinan luar biasa yang ada pada masyarakat biasa seharusnya telah terwujud melalui ruang diskusi yang ada pada masyarakat biasa seharusnya telah terwujud melalui ruang diskusi dan debat dalam masa kampanye Pilpres 2024. Momentum tersebut telah menjadikan warga setara di hadapan para elite dan paslon. Melaluinyam warga secara langsung dapat membicarakan berbagai persoalan publik, menyampaikan aspirasi dan masukan, serta menguji ide dan solusi hingga akhirnya menjadi paduan dan mengafirmasi pilihan calon pemain terbaik.
Diketahui bahwa Deliberasi (deliberation) bermakna menimbang-nimbang secara rasional, bukan semata-mata tertuju pada lingkup individu maupun komunal, namun lebih terarah pada proses pencapaian kesepakatan yang diskursif, argumentatif, dan deliberatif. Perbedaan dalam konteks ini tidak dihindari atau diminimalisir, justru unsur-unsur pembeda berproses melalui mekanisme deliberasi yang terlaksana dalam ruang publik.
Seorang filsuf dan sosiolog dari Jerman, Jurgen Habermas mengatakan adanya tiga kondisi dalam ruang publik agar demokrasi deliberatif tercapai. Yang pertama, perlunya kesetaraan sehingga publik dapat menyalurkan dan menanggapi opini yang ada tanpa harus dibatasi dengan status sosial yang disandangnya. Kedua, bebas dari dominasi sehingga publik bisa berpartisipasi secara penuh dan berdikari. Dan yang ketiga, bersifat inklusif yakni membicarakan persoalan umum yang menyangkut hajat hidup orang banyak.
Ketiga hal tersebut dipercayai dapat menjadi parameter penyelenggaraan diskusi dan debat Pilpres 2024 yang nanti akan diadakan di Indonesia. Prasyarat kesetaraaan diukur dari sejauh mana publik terlibat dalam penyelenggaraan debat tersebut.
“Demokrasi tidak terjadi sekali untuk selamanya. Demokrasi adalah proses menjadi yang tak pernah usai. Ia selalu berubah, berkembang, dan menjadi demokrasi besar yang akan datang. Perubahan demokrasi entah menuju kemajuan ataupun kemunduran tergantung erat pada perjuangan kita.” Ucap Habermas.
Dari ketiga kandidat Pilpres tersebut diketahui merupakan pasangan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka, Anies Rasyid Baswedan dan Muhaimin Iskandar, Ganjar Pranowo dan Mahfud MD. Terlihat dari ketiga kandidat tersebut sekarang ini telah menjalankan kampanye dan blusukan untuk memperkuat pemilihan yang akan diadakan pada 2024 nanti.
